Peristiwa KM 50 Dinilai Rangkaian Panjang Politik Kekerasan

Jakarta, SIMANEWS – Ketua Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa pihaknya telah menegaskan kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal ancaman politik kekerasan dalam demokrasi di Indonesia.

Peringatan dini dari Komnas HAM itu, kata dia, bahkan telah disampaikan kepada publik dan pemerintah sejak tahun lalu. Ancaman politik kekerasan itu semakin membayangi perjalanan demokrasi di tanah air.

Dia mengatakan, mengawali laporan mereka terhadap presiden Jokowi, mereka kembali mengingatkan peringatan mereka kepada publik setahun lalu. Peringatan itu kemudian disampaikan lagi pada pertemuan dengan Presiden Jokowi di istana negara, Kamis pagi 14/1/2021.

“Dalam pertemuan itu kami tegaskan bahwa sejak tahun lalu Komnas HAM sudah menyampaikan satu warning kepada seluruh elemen bangsa kita tentang apa yang kami sebut sebagai ancaman kekerasan yang seringkali masuk dalam ruang-ruang politik atau ruang-ruang demokrasi kita,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam, Kamis (14/1/2021).

Dia menyebutkan bahwa peristiwa di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) yang tewaskan enam laskar FPI merupakan satu rangkaian panjang dari politik kekerasan.

Politik kekerasan itu, kata dia, kini tengah membayangi kehidupan demokrasi di tanah air. Celakanya, politik kekerasan sangat berbahaya bagi kelangsungan masa depan demokratisasi di tanah air.

“Apa yang terjadi pada 7 Desember 2020 (tewasnya enam laskar FPI) lalu adalah sebetulnya satu rangkaian panjang dimana politik kekerasan sudah mulai menghantui atau membayangi demokrasi kita,” katanya.

Dia menambahkan, Komnas HAM sangat peduli dengan masa depan demokrasi di tanah air. Karena itu, sekali lagi ia berharap semua pihak untuk tidak berdiam diri. Justru, kata dia, semua pihak harusnya melakukan sesuatu untuk memastikan bahwa kehidupan demokrasi di tanah air akan damai dan tanpa adanya praktik politik kekerasan.

“Kami sangat berharap pada seluruh pihak tidak hanya pemerintah, untuk memperhatikan dan melakukan langkah-langkah yang sistematis, terukur, terpadu dengan semua elemen, supaya demokrasi kita berjalan dengan penuh kedamaian dan tanpa ada kekerasan,” ujarnya.

(red)